JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan bahwa parlemen telah memberikan persetujuan terhadap alokasi dana program Makan Bergizi Gratis namun dengan catatan perbaikan tata kelola.

Keputusan krusial ini diambil guna memastikan bahwa program strategis nasional tersebut dapat berjalan tepat sasaran tanpa adanya kebocoran anggaran yang merugikan keuangan negara. Said Abdullah menekankan bahwa dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat harus dibarengi dengan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di lapangan secara ketat.

Persetujuan Anggaran MBG Dan Catatan Kritis Dari Badan Anggaran

Pada Sabtu 28 Februari 2026, pimpinan Badan Anggaran DPR RI secara resmi menyampaikan bahwa proses penganggaran untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah melewati tahap finalisasi. Persetujuan ini diberikan karena program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penanganan masalah stunting di Indonesia. Namun demikian, Said Abdullah menegaskan bahwa persetujuan anggaran bukan berarti memberikan cek kosong kepada pihak eksekutif untuk menjalankan program tanpa pengawasan yang intensif dari legislatif.

DPR menyoroti perlunya skema pendistribusian yang lebih transparan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama kebijakan ini. Said mengingatkan bahwa tanpa sistem tata kelola yang kuat, program besar dengan anggaran jumbo seperti ini sangat rentan terhadap praktik inefisiensi dan penyimpangan yang tidak diinginkan. Parlemen meminta pemerintah segera menyusun petunjuk teknis yang detail mengenai standar gizi makanan serta mekanisme pengadaan bahan pangan yang melibatkan petani lokal secara maksimal tahun ini.

Urgensi Perbaikan Sistem Tata Kelola Program Strategis Pemerintah

Penyempurnaan tata kelola menjadi poin utama yang terus didorong oleh Said Abdullah agar program MBG tidak hanya menjadi agenda seremonial belaka namun memberikan dampak nyata berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat yang akurat guna menghindari tumpang tindih anggaran serta memastikan pemerataan distribusi makanan bergizi di seluruh pelosok wilayah nusantara. Perbaikan sistem manajemen rantai pasok juga menjadi sorotan agar kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa tetap terjaga mutunya sesuai dengan standar kesehatan nasional yang ditetapkan pemerintah.

Dalam keterangannya pada Sabtu 28 Februari 2026, Said juga menyinggung keterlibatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM sebagai mitra penyedia makanan di daerah-daerah tersebut. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan yang sangat dahsyat sekaligus menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat secara simultan dan terintegrasi. Badan Anggaran DPR RI akan terus memantau setiap tahapan pelaksanaan program ini dan tidak segan untuk memberikan teguran keras jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi fisik.

Mekanisme Pengawasan Ketat Terhadap Realisasi Dana Makan Bergizi

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR tidak hanya terpaku pada angka-angka di atas kertas namun juga melibatkan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat implementasi nyata program tersebut. Said Abdullah meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk turut serta mengawal jalannya aliran dana MBG sejak tahap perencanaan hingga tahap laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Langkah preventif ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didanai melalui pajak masyarakat secara luas agar tetap memiliki legitimasi yang kuat dan bersih.

Selain pengawasan dari lembaga resmi, partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas makanan yang diberikan kepada anak didik juga dinilai sangat penting bagi keberhasilan program jangka panjang. DPR mendorong dibentuknya kanal pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua siswa jika ditemukan kualitas makanan yang tidak layak atau adanya indikasi pemotongan porsi anggaran. Transparansi harga satuan makanan per anak juga harus dipublikasikan secara terbuka agar tidak terjadi penggelembungan biaya atau markup yang seringkali menjadi celah terjadinya praktik korupsi di birokrasi.

Dampak Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi Bahan Pangan Daerah

Said Abdullah berpendapat bahwa program MBG harus mampu menciptakan kedaulatan pangan dengan memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani dan peternak yang berada di sekitar lokasi sekolah. Dengan skema ini, perputaran uang anggaran tidak akan kembali ke pusat namun menetap di daerah dan memperkuat daya beli masyarakat perdesaan di seluruh provinsi di Indonesia. Sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian menjadi syarat mutlak agar program ini dapat berjalan harmonis tanpa adanya ego sektoral antar lembaga pemerintah.

Pemerintah pusat diimbau untuk memberikan pendampingan teknis bagi para pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar gizi dan kebersihan yang disyaratkan dalam kontrak penyediaan makanan. Said menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberi makan secara gratis, tetapi juga soal membangun ekosistem pangan yang sehat dan mandiri bagi masa depan generasi bangsa. Optimalisasi potensi lokal ini akan mengurangi biaya logistik pengiriman bahan pangan dari wilayah yang jauh serta menjamin kesegaran bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh para siswa didik.

Harapan Besar Bagi Masa Depan Generasi Emas Indonesia

Target utama dari dukungan anggaran yang besar ini adalah terciptanya generasi emas Indonesia yang memiliki kecerdasan intelektual serta kesehatan fisik yang sangat prima dalam persaingan global. Said Abdullah meyakini bahwa jika tata kelola diperbaiki secara total, program Makan Bergizi Gratis akan menjadi warisan kebijakan yang sangat monumental bagi pembangunan manusia di tanah air. DPR berkomitmen untuk tetap menjadi mitra kritis pemerintah dalam menjaga agar niat baik ini tidak tercederai oleh kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi secara curang.

Ketua Banggar berharap bahwa hasil dari program ini dapat mulai terlihat dalam beberapa tahun ke depan melalui penurunan angka stunting secara drastis serta peningkatan prestasi akademik siswa. Dukungan penuh dari parlemen adalah bentuk tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui distribusi kekayaan negara yang merata dan tepat sasaran. Said menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa demi kemajuan bangsa yang kita cintai ini.